Alasan Turis Thailand Ramai
Turis Thailand tampaknya bertindak berdasarkan tagar media sosial akar rumput #BanKorea dengan kampanye boikot untuk mengunjungi Korea Selatan.
Setelah aksi boikot, turis Thailand tampaknya memilih perjalanan ke Jepang dan China, yang bebas visa, daripada liburan ke Korea Selatan.
Dari sudut pandang Thailand, masalah dengan pemeriksaan imigrasi ketat Korea Selatan yang kontroversial telah memburuk sejak tahun lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ditolak oleh imigrasi dan langsung dipulangkan ke Bangkok tahun lalu," kata Eve Khokesuwan, seorang pembantu rumah tangga berusia 42 tahun dari kota Kalasin di timur laut. Karena dia tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar, dia tidak punya pilihan selain mematuhi otoritas Korea.
"Saya tidak ingin pergi ke Korea lagi karena itu adalah perjalanan paling menegangkan yang pernah ada. Saya merasakan kesan yang sangat buruk [tentang Korea Selatan]," ungkapnya.
Tagar Thailand #BanKorea mulai menyebar di platform X (dulu Twitter) pada kuartal terakhir tahun lalu. Kemudian, menurut Organisasi Pariwisata Korea, dalam empat bulan pertama tahun ini jumlah warga Thailand yang berkunjung ke Korea Selatan turun 21% dari triwulan tahun sebelumnya, menjadi 119.000 kunjungan.
Pada tahun 2019, sebelum COVID menghentikan perjalanan global, 572.000 wisatawan Thailand berhasil melewati imigrasi Korea Selatan.
Meskipun terjemahan bahasa Inggris tagar tersebut tampaknya mengandung konotasi negatif, itu sebenarnya adalah gerakan boikot, bukan penghinaan budaya. Itu juga merupakan eskalasi terbaru dalam serangkaian langkah yang dimulai ketika Korea Selatan mencoba mempermudah perjalanan ke negara itu.
"Kami mendengar tentang 'Larangan Perjalanan Korea' beberapa bulan yang lalu," kata Yuttachai Suntornrattanavert, wakil presiden Asosiasi Agen Perjalanan Thailand (TTAA), sebuah kelompok induk perusahaan perjalanan ke luar negeri.
"Tetapi ini adalah pertama kalinya kami melihat efek yang terukur," sambungnya.
Sebelum pandemi, Korea Selatan mulai mengizinkan warga negara Thailand dan wisatawan asing lainnya untuk tinggal hingga 90 hari jika mereka telah disetujui terlebih dahulu oleh proses Otorisasi Perjalanan Elektronik Korea, yang juga dikenal sebagai visa K-ETA.
Namun, kemampuan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu mendorong beberapa warga Thailand untuk bepergian ke Korea Selatan, mencari pekerjaan, dan tinggal lebih dari 90 hari sambil memperoleh tiga hingga empat kali upah harian minimum dari negara asal mereka.
Korea Selatan mengatakan bahwa para pekerja ilegal ini menyebabkan masalah sosial dan mereka terlibat dalam kegiatan kriminal, sehingga memaksa petugas imigrasi untuk melakukan pemeriksaan sekunder terhadap pelancong Thailand dengan visa K-ETA.
(wiw)(责任编辑:焦点)
- Santorini Batasi Wisawatan Imbas Pengunjung Kapal Pesiar Membludak
- 2025年全球服装设计学院排名
- Bandingkan Vonis Bharada E, Kuat Ma'ruf Merasa Tidak Adil
- Bawaslu Ungkap Pentingnya Penyusunan Juknis: Lindungi Hak Politik Warga Negara
- FOTO: Mengintip Meriah Festival Memet Ikan di Klaten
- 8 Rutinitas Pagi Ini Bisa Bikin Umur Panjang Hingga 100 Tahun
- Cuaca Buruk, Polri Hentikan Sementara Proses Evakuasi Kapolda Jambi
- Viral, Pria Panik Nangis Histeris Gara
- Anas Harap Peninjauan Kembali Berikan Keadilan
- Menkominfo Datangi Kejagung, Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Menara BTS
- Menkominfo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Proyek Bakti Selama 9 Jam
- Harga Minyak Naik, Pasar Bersiap Hadapi Keputusan OPEC
- FOTO: Berlomba Saling Tampar di Afrika Selatan
- Polri: 3 Korban Penusukan Teroris Asal Uzbekistan Masih Dirawat di ICU
- Satgas Damai Cartenz Tangkap Penjual Senjata Api ke KKB
- Ratusan Huntara Bunga Dompet Dhuafa Sasar Dua Desa, Senyum Ramadan Bagi Penyintas Gempa Cianjur
- Bursa Asia Bergerak Variatif, Pasar Soroti Manuver Ekonomi China
- Pelaku Serial Killer Ngaku Bisa Ubah Uang, Tipu Sejumlah TKW
- Menhub Budi Karya Sebut Pemerintah Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Guna Kurangi Polusi
- Direktur ALGORITMA Sebut Endorsement Jokowi Tidak Akan Berdampak Besar Kepada Masyarakat